EksNews | Masih berkuasa namun kritis terhadap tata kelola pemerintahan. Begitulah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai proyek pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang dia nilai tidak efisien karena berbiaya mahal.
“Jangan asal bangun saja,” ujar JK di hadapan para konsultan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 11/1/19.
Dia bilang, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang (elevated). Sementara harga tanah tidaklah terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta sehingga bisa membuat pembangunan rel reguler lebih murah.
“Kalau di luar kota, lahan masih murah kok. Masa, penduduk tidak ada, kenapa mesti elevated di luar kota?” ujar JK.
Inefisiensi kedua adalah pembangunan rel tepat di samping jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menyampaikan bahwa infrastruktur kereta ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur perhubungan yang sudah ada. “Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?” sambung JK.
JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer. Adhi Karya pun diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi.
Wapres juga mempertanyakan kecakapan konsultan yang merancang proyek. “Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?” ujar JK.
Proyek LRT Jabodebek dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya. Proyek itu dibangun untuk menghubungkan Jakarta dan kota-kota satelit melalui rel melayang (elevated).
