EksNews | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Daya Radar Utama (DRU) yang terletak di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan salah satu Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Iya, tadi siang sampai sore saya cek tim masih di lapangan. Jadi baru dalam posisi melakukan penggeledahan. Saya tadi dapat informasi, kemarin tim sudah jalan melakukan penggeledahan di salah satu unit eselon I di KKP,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah dalam keteranganya di Jakarta, Jumat, 17/5/19.
Febri mengatakan, tim KPK telah berhasil mengamankan sejumlah dokumen terkait proyek pembelian kapal dari lokasi penggeledahan. “Mengamankan beberapa dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan atau pembelian kapal ya. Karena pokok perkaranya memang demikian,” ungkap Febri.
Namun demikian, Febri belum menjelaskan secara lebih rinci terkait hasil penggeledahan tersebut. Sebeb, kata Febri, penggeledahan tersebut masih dalam tahap penyidikan. “Jadi ini bagian dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Tapi karena tim masih di lapangan kami belum bisa sampaikan ini kasusnya apa, tersangkanya siapa,” imbuh Febri.
“Mungkin nanti dalam beberapa hari ke depan. Setelah beberapa kegiatan awal di lapangan selesai kami akan sampaikan,” demikian Febri.
Secara terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan bahwa telah terjadi penggeledahan di KKP terkait proyek pengadaan atau pembelian kapal. Namun Agus enggan merinci apakah penggeledahan di KKP dan PT DRU masih satu kasus.
“Saya dapat informasinya kemarin di salah satu unit Eselon 1 KKP dan yang hari ini di PT DRU. Ada dokumen-dokumen yang kami sita terkait dengan pengadaan kapal dan juga barang bukti elektronik,” ujar Agus.
Sedangkan Pelaksana Tugas Dirjen PSDKP Agus Suherman membenarkan soal adanya geledah KPK tersebut. Menurut dia, penggeledahan berlangsung pada Kamis, 16/5/19.
Ia mengungkapkan ada beberapa ruangan yang digeledah penyidik. Termasuk ruangan Dirjen dan ruang Direktur Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
Menurut Agus, tak ada yang disita KPK dari ruangan Dirjen, sebab posisi tersebut memang sedang kosong. Sementara dari ruangan lain, disita dokumen terkait proyek pengadaan kapal pengawas Orca. “Dokumen pengadaan kapal pengawas,” ujar dia.
Ia pun menegaskan bahwa pengadaan kapal tersebut dilakukan pada tahun 2013 dan selesai tahun 2014. Terdapat 4 kapal dalam pengadaan tersebut. “Pengadaan kapal pengawas Orca selesai 2014 diresmikan 2015,” ujar Agus.
Pada 2012, Menteri Kelautan dan Perikanan masih dijabat oleh Sharif Cicip Sutardjo. Ia kemudian digantikan oleh Susi Pudjiastuti yang dilantik tahun 2014.
Agus pun menegaskan bahwa selama periode Susi menjadi Menteri KKP, belum pernah ada pengadaan Kapal Orca. “Tidak pernah,” tandasnya.
