Hukum

Komisi III DPR Harap Capim KPK Konsisten

EksNews | Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani berharap para Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) bisa bersikap konsisten saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI dan saat menjabat sebagai Pimpinan KPK. Soalnya suka beda sikap ketika sebelum dan saat sedang menjabat.

Menurut dia sikap Capim KPK saat fit and proper test dengan saat menjabat bisa berbeda, karena saat menjabat Pimpinan KPK sering kali terpengaruh oleh tekanan publik dan popularitas. Padahal tekanan publik mayoritas belum tentu menjadi kebenaran.

Oleh sebab itu, saat uji Capim KPK periode 2019-2023 di Komisi III DPR RI Rabu, 11 September 2019, Arsul meminta Capim KPK meneken kontrak politik bermaterai. Menurut dia, kontrak politik ini bertujuan memastikan konsistensi para Capim KPK dalam menyikapi suatu isu sebelum dan sesudah terpilih. 

“Itu menjadi semacam quote unquote kontrak politik antara calon dengan DPR kalau dia terpilih nantinya,” papar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September 2019.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, surat pernyataan itu akan diperkuat dengan materai. Serta akan menjadi semacam kontrak jika nantinya calon tersebut terpilih sebagai Komisioner KPK. 

“Ya tentu surat pernyataan menurut peraturan bermaterai memang harus di atas materai ditekennya. Dan itu menjadi semacam ‘kontrak politik’ antara calon dengan DPR kalau dia terpilih nantinya,” ujar Arsul.

Arsul menerangkan, Komisi III DPR RI tak mau mengeluarkan yang dikeluarkan Capim KPK saat diminta uji kelayakan dan kepatutan berbeda setelah terpilih hanya karena tekanan publik atau takut populer. Dia mencontohkan sikap terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Arsul berharap para Capim dapat dengan jujur ??menyatakan sikapnya saat menguji kepatutan dan kelayakan.

Menurut legislator dapil Jawa Tengah X itu, Capim KPK boleh saja menyetujui, tak setuju, atau belum menentukan. Arsul berkata, pihaknya tak akan membahas Capim. KPK menyatakan pendapatnya saat itu juga. Arsul tidak dapat menyetujui apakah Capim yang tidak disetujui dengan revisi UU KPK akan sulit dipilih oleh Komisi III DPR RI. Ia hanya bisa meyakinkan pihaknya saja.

“Tidak akan menjadikannya sebagai faktor dominan. Karena kami harus konsisten tentang utama terdiri dari 3 komponen, integritas, kompetensi, dan kepemimpinan, “ungkap Arsul sembari berharap Capim. KPK tak segan meminta pendapatnya sesuai lugas sesuai nurani, tanpa perlu mendukung Komisi III DPR RI. 

Karena pihaknya akan mengambil keputusan setuju atau tidak setuju dengan revisi UU KPK ini faktor dominan dalam menilai. Ia akan menghargai apa pun pandangan para capim.

Komisi III DPR RI akan memilih lima nama dari 10 Capim KPK untuk memimpin lembaga antirasuah periode 2019-2023. Dari 10 Capim tersebut akan diajukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI pada Rabu, 11 September. Mereka adalah Alexander Marwata (Komisioner KPK), Firli Bahuri (anggota Polri), I Nyoman Wara (auditor BPK), Johanis Tanak (jaksa), Lili Pintauli Siregar (advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya B (Kabinet Sekretariat PNS), dan Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan). ~Kiky Apriyansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *