EksNews | Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo kini mengemban amanat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi atau MenPAN-RB dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sebelumnya, di masa pemerintahan Jokowi-HM Jusuf Kalla, Tjahjo menjabat Menteri Dalam Negeri dan sukese menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019.
Sebagai MenPAN RB, Tjahjo menyadari tugasnya adalah menerapkan visi dan misi Presiden Jokowi di kementerian yang menjadi portofolionya. Dia menegaskan, visi Presiden Jokowi adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
Visi itu, lanjutnya diuraikan dalam sembilan misi yang lebih operasional, yakni: peningkatan kualitas manusia Indonesia; struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; pembangunan yang merata dan berkeadilan; mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; penegakan sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada deluruh warga; pengelolaan pemerintahan yang Bersih, efektif, dan terpercaya; serta sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara keesatuan
Nah, dari misi ini tersusun lima prioritas kerja Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin 2019-2024 yaitu: Pertama, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, dalam hal ini menyangkut interkoneksi infrastruktur dengan kawasan: industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan.
Kedua, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang mencakup jaminan kesehatan bagi ibu hamil dan anak usia sekolah termasuk mengatasi dan mencegah stunting (kekerdilan) pada generasi penerus, juga meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
Ketiga, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Fokus utamanya adalah memangkas hambatan investasi.
Keempat, Reformasi Birokrasi. Fokus utamanya adalah kecepatan melayani dan memberi izin; menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman; serta membentuk postur birokrasi adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.
Kelima, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara yang fokus dan tepat sasaran. Dalam hal ini APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dari lima prioritas kerja itu, MenPAN RB langsung bertanggung jawab terhadap keberhasilan prioritas keempat: Reformasi Birokrasi. Lantas Menteri Tjahjo lebih merincinya ke beberapa program kerja Kementerian PAN RB. Salah satu programnya adalah membangun birokrasi yang berorientasi pada hasil. Dengan konsep ini tercakup fokus reformasi birokrasi mulai dari layanan yang cepat hingga mudah menyesuaikan diri dengan perubahan, dan akhirnya produktif atau menghasilkan dengan tolok ukur yang jelas: manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang medapat layanan birokasi, mulai dari administrasi hingga perizinan investasi, misalnya.
Boleh jadi prioritas kerja itu juga harus memangkas jajaran eselon sebagaimana wacana yang berkembang belakangan ini. Resistensi dan hambatan mungkin menjadi tantangan baru bagi Menteri Tjahjo. Namun, dengan rekam jejak mulai dari aktivis pemuda, politisi di legislatif hingga kegiatan pemerintahan, banyak yang berharap Tjahjo sukses mengemban amanat sekaligus memperpanjang prestasi yang telah terukir sebagaimana berikut ini:
Nama Lengkap: Tjahjo Kumolo
Tempat/Tanggal Lahir: Kota Surakarta, 1 Desember 1957
Pendidikan Umum:
SD Rejosari, Semarang (1970)
SMP 4, Semarang (1973)
SMA Negeri 1, Semarang (1976)
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang (1985)
Pendidikan Khusus:
Kursus Singkat Angkatan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta (1994)
Perjalanan Karier:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2019-sekarang)
Menteri Dalam Negeri (2014-2019)
Kepala BNPP
Wakil Ketua KomPolNas RI
Plt. Menteri Hukum Ham RI.
Pernah Menteri Pertahanan Ad interim.
Sekjen PDI Perjuangan (2010)
Ketua DPP PDI Perjuangan (2005–2010)
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik-Pemenangan Pemilu (2005–2010)
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan (2005–2009)
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI (2004-2010)
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI (2002-2003)
Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI (1999–2002)
Ketua Umum DPP KNPI (1990-1993)
Ketua DPD KNPI Dati I Jawa tengah (1985-1988)
Ketua Biro Organisasi KNPI Dati I Jawa Tengah (1983-1985)
Dewan Pertimbangan PP PPM (1993-1997)
Ketua PP PPM (1989-1993)
Wantim PP FKPPI (1990-1997)
Organisasi:
Penghubung Komisi-Komisi non GBHN MPR RI dalam Sidang Umum MPR dari Fraksi Golongan Karya (Golkar)
Anggota Komisi III dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) (1987-1992)
Anggota Pansus RUU Hankam dan RUU Keprajuritan dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) (1987)
Anggota DPR-MPR dari Golongan Karya (Golkar) (1992-1997)
Jabatan Lain-lain:
2014 : Ketua Tim Sukses Capres-Cawapres Bp Jokowi- Bp Yusuf Kalla
2010 : Sekjen DPP PDI P
2010 : Ketua Fraksi DPR – PDI P
2005 : Ketua DPP PDI P
2000 : Wk Sekretaris-Sekretaris – Wk Ketua Fraksi PDI P DPR RI.
1999 : Direktur SDM DPP PDI P 1987-2014 : ANGG. DPR – MPR. RI (6 Periode Jabatan)
1984-1992 : Ketua KNPI JawaTengah – Sekjen KNPI Pusat – Ketua Umum KNPI Pusat.
1989-2015 : Ketua Pusat PPM- Dewan Penasehat FKPPI dan PPM
1985 : Sekretaris MKGR dan Wk Ketua AMPI Jawa Tengah.
1988 : Pernah Pengurus Pleno DHN45 – Angg. Dewan Film – Angg.IDF Bappenas RI.
1987-2014 : ANGG. DPR – MPR. RI (enam periode)
1984-1992 : Ketua KNPI JawaTengah – Sekjen KNPI Pusat – Ketua Umum KNPI Pusat.
Keluarga:
Dr. Erni Guntari (isteri)
Rahajeng Widyaswari (anak)
Karunia Putripari Cendana (anak)
Arjuna Cakra Candrasa (anak)
~Abus Tarbian
