EksNews | Dodi Reza Alex meraih gelar doktor di bidang administrasi publik di Universitas Padjadjaran Bandung dengan predikat summa cum laude (sangat memuaskan). Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), Sumatera Selatan (Sumsel) itu kini sah mencantumkan pencapaian akademik tersebut sehingga nama lengkap resminya adalah Dr H Dodi Reza Alex MBA.
Pada Selasa pagi 28 Januari 2020 itu, ratusan karangan bunga ucapan selamat dan sukses untuk Dodi berjejer rapi di halaman Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung-Jawa Barat, tempat berlangsungnya sidang terbuka promosi doktor untuk mantan anggota DPR dua periode ini. Silih berganti ratusan tamu undangan mulai dari pejabat pemerintahan dan non pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah memasuki aula megah kampus bergengsi tersebut.
Walhasil, Dodi, putra Anggota DPR RI H Alex Noerdin yang juga Gubernur Sumsel 2008-2018 berhasil mempertahankan disertasi yang berjudul “Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (TAA) Sumsel” pada Selasa, 28 Januari 2020.
Sidang terbuka ujian doktor bidang administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad itu berlangsung di depan delapan penguji. Dengan pencapaian itu Dodi kini tercatat sebagai satu-satunya kepala daerah di Sumsel yang menjabat dengan menyandang gelar doktor.
“Alhamdulillah pada rangkaian Sidang promosi Doktor ini bisa dilalui dengan hasil yang sangat memuaskan,” ungkap mantan anggota DPR RI dua periode ini.
Pemilik 73 penghargaan tingkat nasional dan regional ini mengaku selama dirinya menyelesaikan pendidikan Doktor ini sangat menyita waktu untuk berkumpul bersama keluarga dimana dirinya harus rela bepergian rutin ke tiga daerah yakni Muba, Palembang, dan Bandung ditambah lagi dengan kesibukan sehari-hari memimpin Kabupaten Muba.
“Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan sekaligus permohonan maaf kepada istri tercinta Thia Yufada dan buah hati Aletta-Attalie yang tak henti-hentinya memberikan support dan ihklas dan sabar dengan kesibukan saya untuk menyelesaikan pendidikan akademik tertinggi ini,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Promotor Prof Dr Drs H Budiman Rusli MS mengaku sangat takjub dan kagum dengan upaya Bupati Muba dalam mempertahankan argumen disertasinya. “Hasil penilaian kami Tim Penguji bahwa hasil Disertasi Promovendus Dodi Reza Alex sangat memuaskan dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Doktor,” tegas Prof Dr Drs H Budiman Rusli MS.
Ketua Ombudsman RI Prof Amzhulian Rifai SH LLM PhD mengaku bangga dengan rasa semangat yang tinggi dimiliki putra daerah di Sumsel yang juga Kepala Daerah Kabupaten Muba untuk menempuh pendidikan akademik tertinggi program Doktor di Unpad. “Ini akan menginspirasi Kepala Daerah lainnya khususnya di Sumsel untuk mengenyam pendidikan tertinggi dan menularkannya kepada generasi muda di Sumsel,” ucapnya.
Ketua DPRD Provinsi Sumsel Anita Noeringhati SH MH mengatakan Bupati Muba Dodi Reza di periode saat ini satu satunya kepala daerah di Sumsel yang telah menyandang gelar Doktor. “Kami harapkan ini akan menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain di Sumsel dan anak-anak muda di Sumsel untuk terus berlomba lomba menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang tertinggi,” ujarnya.
Sekilas Disertasi Dr Dodi Reza Alex
Dalam disertasinya Dodi menganalisis delapan karakteristik primer yang menentukan Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan), yaitu : a) Network management targets yang terdiri dari: 1) Decision making; 2) Trust; 3) Power; 4) Knowledge creation and management, dan b) Management behaviors and competences yang terdiri dari: 1) Activation; 2) Framing; 3) Mobilizing; 4) Synthesizing.
“Oleh karena itu Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan) masih belum optimal dilaksanakan sebab secara teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh McGuire bahwa 8 karakteristik tersebut seharusnya ada dan terintegrasi, namun dalam penelitian ini dari 8 karakteristik jejaring kebijakan, masih ada yang belum menjadi karakter jejaring kebijakan,” tegasnya.
Pembina dan Penggerak Olahraga Terbaik Indonesia ini menambahkan, berdasarkan simpulan penelitian ini dihasilkan pemahaman baru yang berkaitan dengan karakteristik Jejaring Kebijakan selain Network management targets yang terdiri dari: 1) Decision making; 2) Trust; 3) Power; 4) Knowledge creation and management, dan b) Management behaviors and competences yang terdiri dari: 1) Activation; 2) Framing; 3) Mobilizing; 4) Synthesizing yaitu “Authority (kewenangan)”.
“Artinya di dalam Jejaring Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan) terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu “Authority (kewenangan)”, dalam konsep jejaring kebijakan setiap stakeholder yang terkait dalam jejaring kebijakan di Kawasan Ekonomi Khusus “setara” terkait kewenangannya, namun yang terjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin lebih kecil, sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebaliknya lebih besar dalam pengelolaan KEK Tanjung Api-Api,” imbuhnya.
“Dalam konteks otonomi daerah idealnya Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memiliki kewenangan yang besar untuk mengurus dan mengatur potensi yang ada di daerahnya sehingga sifatnya Desentralisasi, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang memiliki asas Dekonsentrasi. Secara khusus analisis pemahaman baru yaitu Authority perlu mendapatkan penekanan dalam bentuk kewenangan yang lebih luas,” tambahnya.
Menurut Dodi, jika kawasan KEK terbentuk tentu akan memberikan multiplier pembangunan di Sumsel, 13 ribu hektar lahan yang telah disediakan dan sarana prasarana lainnya. “Ini akan menjadi industri hilirisasi di Sumsel, saya optimis apabila ini terealisasi dengan baik tentu sangat berkontribusi positif untuk berbagai sektor industri di Sumsel, ini akan menjadi pintu gerbong ekspor impor yang ada di Sumsel,” jelasnya.
Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasanya, Dodi menyarankan beberapa hal antara lain, dalam upaya pengembangan Ilmu Administrasi, perlu melibatkan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya dalam rangka aplikasi Ilmu Administrasi Publik itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini ternyata pendekatan Ilmu Administrasi Publik tidak bisa begitu saja diterapkan, karena dalam Administrasi itu sarat dengan; jejaring kebijakan. Oleh karena itu, untuk memperkaya Ilmu Administrasi perlu melibatkan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Ilmu Ekonomi.
“Kemudian, saran Praktik yakni Mekanisme kerja, harus dipertegas kembali pembagian peran dan kewenangan dalam pengelolaan KEK Tanjung Api-Api untuk mempertegas dalam proses pengambilan keputusan, Penguatan Kapasitas SDM di Administrator KEK Tanjung Api-Api ke level SDM Standar Internasional, Dukungan kebijakan terkait legalitas KEK TAA dalam pemberian insentif bagi investor sehingga keuntungan yang dihasilkan memenuhi harapan, “Deregulation” dan “Debureaucratization” dalam Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Studi Kasus di KEK Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan) dengan melakukan Deregulasi yang berkaitan dengan insentif pajak bagi investor, sehingga investor tertarik untuk menanamkan investasinya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan melakukan Debirokratisasi dimana dalam struktur organisasi kedudukan Administrator KEK ditempatkan diatas Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan) yang selama ini Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api lebih dominan meskipun posisi dalam struktur organisasi sejajar dengan Administrator KEK Tanjung Api-Api,” jelas Dodi.
“Selain itu, Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api harus lebih aktif lagi mencari investor lokal maupun asing yang mau menanamkan modalnya di KEK Tanjung Api-Api dengan cara berkeliling membuka stan pameran-pameran produknya ke setiap daerah dan keluar negeri sehingga membuat investor tertarik serta berdampak positif dalam menumbuhkan ekonomi makro di Provinsi Sumatera Selatan,” pungkasnya. ~Kiky Apriyansyah
