Hukum

Diskresi Polisi: Warga Terpaksa Mudik pada Kondisi Darurat

EksNews | Dalam mengawal keputusan pemerintah melarang warga mudik, petugas kepolisian yang bertugas di lapangan memiliki diskresi (pengambilan keputusan mandiri berdasarkan kondisi konkret). Pada kondisi tertentu, polisi mempertimbangkan kondisi darurat warga yang memang harus mudik karena alasan kemanusian.

“Polisi punya diskresi kepolisian atas penilian di lapangan karena emergensi (darurat) dan kepentingan kemanusiaan. Misalnya orang tua meninggal dan membawa orang sakit,” ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen RP Argo Yuwono kepada wartawan, Kamis, 30/4/20.

Dengan begitu, masyarakat hanya diperbolehkan untuk mengantar atau menengok keluarga di kampung halaman dengan ketentuan dan sifat emergensi tertentu, dan mendapat surat izin dari instansi terkait. Saat berada di luar kota, sambung Argo, statusnya ditetapkan sebagai orang dalam pengawasan (ODP).

“Pemudik juga harus dikarantika 14 hari saat sampai tujuan,” kata Argo. Menurut dia, pada prinsipnya sesuai dengan kebijakan resmi dari pemerintah mudik tetap dilarang.

Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Istiono memperbolehkan warga mudik di tengah pandemi Covid-19. pada kondisi tertentu Namun, warga yang diperbolehkan mudik harus menyertakan surat keterangan urgensi yang ditandatangani oleh lurah setempat.

Dalam surat urgensi itu, warga yang diperbolehkan mudik karena berbagai alasan. Seperti keluarganya sakit atau meninggal dan istrinya hendak melahirkan. ~Abus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *