EksNews | Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengantar calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di depan para wakil rakyat di Komisi III DPR RI. Keduanya tiba di Gedung Nusantara II DPR RI sekitar pukul 09.52 WIB.
Dengan pengawalan sangat ketat, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit langsung menaiki tangga menuju ruang Komisi III DPR RI untuk menjalani fit and proper test. Namun, usai itu, Kapolri Idham menjelaskan alasan mengantarkan langsung calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.
“Jadi pembelajaran bagi generasi Polri berikutnya. Sehingga dalam internal Polri solid,” ungkapnya saat konferensi pers di Gedung Nusantara II, Rabu, 20/1/21.
Menurut Jenderal Idham, apa yang telah menjadi keputusan Presiden sebagai pimpinan tertinggi Polri, maka hanya dua hal yang bisa dilakukan di internal Polri: menjalankan dan mengamankan. “Apa yang telah diputuskan oleh Presiden sebagai pimpinan tertinggi Polri di internal, kami akan laksanakan amankan,” ucapnya
Mengantarkan calon Kapolri, kata Kapolri Idham, merupakan tradisi baru yang harus dikembangkan dan menjadi pembelajaran bagi generasi Polri berikutnya. “Sehingga di dalam internal solid. Perwakilan angkatan yang merupakan senior dari Listyo Sigit juga duduk mendampingi beliau,”ujarnya.
Jenderal Idham juga mengatakan akan mendampingi Listyo Sigit sampai menjalani pelantikan oleh Presiden Joko Widodo. “Kami semua mempunyai kewajiban untuk mengantar Listyo sampai nanti pelantikan oleh presiden. Saya minta doa restu kepada teman-teman,” ungkapnya.
Sedangkan di depan Komisi III DPR RI, calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjelaskan antara lain arah kebijakannya jika nanti menjadi pimpinan tertinggi di Polri. Soal pemeliharaan keamanan serta ketertiban nasional (Kamtibnas), misalnya, titik beratnya adalah moderasi beragama, khususnya untuk menangkal intoleransi dan radikalisme.
Komjen Sigit menyatakan siap menggunakan cara bersinergi antara pemerintah dan ulama sebagaimana yang ia lakukan saat menjadi Kapolda Banten. “Upaya pemeliharaan kamtibnas dengan mengarusutamakan moderasi beragama,” ungkap Sigit dalam pernyataannya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20/1/21.
Masih dari keterangan Sigit, perlu dilakukan kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas-ormas berbasis agama, dan para pemangku kepentingan lainnya. Termasuk melibatkan para ahli dan civil society dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atas pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara yang memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat, termasuk jaminan beribadah.
“Di sini, bagaimana upaya Polri bersinergi dengan tokoh agama seperti yang dilakukan di Banten, sinergi umaroh (pemimpin) dan ulama, akan kita lakukan. Sehingga ke depan kita akan mencegah dengan bersinergi dengan masyarakat yang ada terkait hal-hal yang berdampak pada intoleransi dan radikalisme,” ujarnya menambahkan.
Selain itu, menurutnya, Polri siap bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), civil sosiety, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan sasaran kesejahteraan, psiko sosial dan doktrin. Juga melibatkan mantan napiter untuk memberikan edukasi agar masyarakat sekitarnya tidak terpapar aliran, baik itu radikalisme baik ajaran yang mengarah terorisme.
Namun, jika setelah upaya-upaya itu ternyata masih muncul tindakan dan gerakan intoleran dan radikal yang membahayakan keamanan dan keselamatan rakyat, bagaimana? “Polri akan melakukan tindakan tegas,” tandasnya. ~Abus
