Unggulan

Gugatan Presidential Threshold 20% Banyak di Tolak, Kualitas MK Dipertanyakan

EKSNEWS.ID | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) bergeming atas puluhan gugatan terhadap ketentuan presidential threshold 20 persen. Padahal aturan itu dinilai membelenggu demokrasi karena pilihan rakyat memilih capres/wapres menjadi berkurang.
“Ini adalah sebuah bentuk kurangnya kapasitas analisis konstitusional dan analisis kedaulatan rakyat dan analisis kelas atau ekonomi dari Hakim MK. Karena langsung masuk pada sistem sehingga putusan menjadi kasualitas,” kata guru besar bidang hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof Aidul Fitriciada Azhari, Jumat (15/7/2022).

Diungkapkan Prof Aidul Fitri, dalam pertimbangan putusan sebelumnya, di nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945, MK berpendapat, meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal pemilu dalam perkara a quo, MK tetap tidak dapat membatalkannya. Sebab, yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Pertimbangan MK ini dinilai sudah tidak tepat.

“Padahal hakim itu pembentuk hukum dan mengikuti perkembangan di masyarakat,” kata Aidul.

Sementara itu, ahli hukum Denny Indrayana menyatakan telah nyata dalam argumentasi MK bahwa Pasal 222 melanggar prinsip rasionalitas, moralitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

“Bagaimana rasionalitas dari suara yang berbasis kepada pemilu 5 tahun sebelumnya? Ditambah dengan moralitas dari masuknya ‘duitokrasi’ dari oligarki akibat adanya ambang batas tersebut,” kata Denny Indrayana.

Masih menurut Denny, seharusnya antara nominee dengan election itu satu kesatuan proses. Tetapi, dengan ambang batas, nominee sudah dibatasi terlebih dahulu oleh partai politik, baru kemudian diberikan kepada rakyat untuk dipilih melalui election.

“MK seharusnya melihat dengan pendekatan substansif, bukan normatif,” tambah Denny Indrayana.

Salah satu pemohon gugatan itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Lewat perwakilannya, Fahri Bachmid menilai tidak ada yang baru dari semua pertimbangan hukum MK dalam putusan terhadap semua kasus tersebut,

“Ya kita berharap pergantian hakim MK atau perubahan pola rekrutmen hakim MK,” tandas Fahri Bachmid.

Sedangkan pemohon dari DPR, Tamsil Linrung mengatakan judicial review yang diajukan DPD secara kelembagaan merupakan hasil penyerapan aspirasi di seluruh daerah di Indonesia yang dilakukan anggota DPD RI.

“Jadi, itu adalah hasil dari penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh seluruh anggota DPD RI. Kami semua berkeliling daerah untuk meminta masukan mengenai presidential threshold ini, tetapi oleh MK dianggap tidak ada kerugian bagi DPD RI, sehingga ditolak di legal standing,” ujar Tamsil Linrung.

Berikut sebagian daftar nama/pihak yang menggugat presidential threshold 20 persen agar menjadi 0 persen, tetapi kandas:

  1. Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti
  2. Nono Sampono
  3. Dr. H. Mahyudin ST. MM
  4. Sultan Baktiar
  5. Partai Bulan Bintang
  6. Partai Gelora
  7. Partai Ummat
  8. Lieus Sungkharisma
  9. Tamsil Linrung
  10. Edwin Pratama Putra, SH., MH
  11. Fahira Idris, SE., MH
  12. Ikhwan Mansyur Situmeang
  13. Ferry Joko Yuliantono SE AK
  14. H. Bustami Zainudin S.pd., M.H, H.
  15. Fachrul Razi, M.I.P
  16. Gatot Nurmantyo

(Abus/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.